Makalah Pembiayaan Pendidikan (SD Negeri 023 Kariangau)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Meski hukum internasional mengharuskan agar pendidikan dasar itu gratis, pendidikan tidak bisa bebas biaya baik dalam teori maupun dalam praktek. Bagi pemerintah pembiayaan pendidikan merupakan anggaran utama dalam budjetnya. Orang tua membiayai anak-anak mereka melalui berbagai pajak yang mereka harus bayar, dan secara rutin membayar biaya buku-buku, transportasi dan makan siang, baju seragam, alat-alat tulis, atau peralatan olahraga. Pemerintah haruslah menghilangkan hambatan finansial bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar agar dapat membuat semua anak – tak perduli seberapa miskinpun- untuk memenuhi pendidikan dasarnya.

Untuk menjamin bahwa setiap anak dapat memperoleh pendidikan dasar yang gratis dibutuhkan konstitusi atau undang-undang di setiap negara yang secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dasar secara gratis. Dengan adanya konsitusi tersebut maka diharapkan setiap negara berusaha memenuhi kewajibannya kepada setiap warganya yang memiliki hak atas pendidikan gratis yang bermutu tersebut.

Apakah semua negara telah memiliki konstitusi yang menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan Pendidikan Dasar yang gratis dan bermutu? Meski semua negara telah sepakat bahwa pendidikan dasar yang bermutu dan gratis adalah hak bagi setiap anak ternyata belum semua negara menyatakannya dalam konstitusinya. Ada juga negara yang sudah memberikan hak tersebut kepada warganegaranya tapi belum memiliki konstitusi yang menjamin hal tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana pembiayaan pendidikan di daerah.

1.3 BATASAN MASALAH

Masalah yang dibahas adalah pembiayaan pendidikan di Balikpapan, Kalimantan Timur, khususnya di SD Negeri 023 Kelurahan Kariangau.

1.4 TUJUAN

Tujuan dari pembuatan makalah adalah untuk mengetahui pembiayaan pendidikan di daerah, khususnya di SD Negeri 023 Kariangau.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah observasi dan studi pustaka.

 

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 PEMBIAYAAN STANDAR PENDIDIKAN

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasional satuan pendidikan meliputi:

  • Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
  • Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya

2.2  STRATEGI PEMBIAYAAN

Pendanaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku, kebijakan Mendiknas, program-program pembangunan pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan masih akan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi pembiayaan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk pendidikan, strategi pembiayaan pendidikan nasional dalam lima tahun ke depan disusun dalam skala prioritas. Penetapan prioritas pembangunan pendidikan didasarkan pada :

a)      keberpihakan Pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung karena faktor-faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

b)      tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur formal maupun nonformal, serta untuk menjawab komitmen internasional dan kepentingan nasional; dan

c)      prediksi perkembangan kemampuan keuangan negara dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan menuntut peningkatan kemampuan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan di daerahnya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi pembiayaan untuk dapat mencapai target-target program yang disusun dalam perencanaan pembangunan pendidikan untuk lima tahun ke depan. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam berbagai aspek manajemen penyelenggaraan pendidikan itu merupakan bagian dari strategi implementasi Renstra Depdiknas. Renstra 2005-2009 yang disusun oleh pemerintah pusat harus dijabarkan oleh setiap unit utama yang ada di Depdiknas (empat Ditjen, Setjen, Itjen, dan Balitbang) menjadi Renstra unit utama untuk lima tahun ke depan. Renstra unit utama memuat perencanaan program yang akan dilaksanakan secara berkala setiap tahun untuk dapat mencapai target 15 program RPJM pada tahun 2009 karena target-target tahunan unit utama pada dasarnya merupakan penjabaran dari target lima tahun Renstra. Selanjutnya, pemerintah daerah harus menjabarkan program-program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah dalam rencana strategis lima tahun (Renstrada) 2005-2009. Berdasarkan Renstrada, pemerintah daerah membuat perencanaan pembiayaan pembangunan pendidikan untuk lima tahun ke depan untuk mencapai target-target program di daerahnya hingga tahun 2009.

Strategi pembiayaan disusun dengan memperhitungkan proyeksi :

a)      pendapatan asli daerah (PAD);

b)      dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK);

c)      dana otonomi khusus dan penyeimbang; dan

d)     perkiraan alokasi belanja pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan (DTP).

Sumber pendanaan lainnya yang dapat diperhitungkan adalah bantuan luar negeri, khususnya untuk pembiayaan program-program prioritas. Karena keterbatasan keuangan pemerintah pusat dan juga kendala daerah meningkatkan PAD, kesenjangan pendanaan di daerah akan sangat mungkin terjadi. Terjadinya kesenjangan itu diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target-target program yang telah ditentukan. Untuk menutup kesenjangan pendanaan, pemerintah daerah harus memperhitungkan sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin dapat diupayakan, seperti bantuan luar negeri (donor) dan kontribusi masyarakat yang harus ditelaah per program. Semua kemungkinan skenario pembiayaan tersebut harus tertuang dalam Renstrada 2005-2009, sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerahnya, dalam rangka mendukung pencapaian target-target nasional program pembangunan jangka menengah 2005-2009.

BAB 3

HASIL OBSERVASI

3.1 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SD NEGERI 023 KARIANGAU

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 34 Ayat (2) berbunyi:

 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

            SD Negeri 023 juga

Pembiayaan pendidikan di SD Negeri 023 Kariangau dilakukan oleh Bendahara Sekolah yaitu Bapak Muhtar dan Ibu Hj.Hesty. Bendahara terbagi dua, Bapak Muhtar yang mengurus gaji dan Ibu Hj.Hesty yang mengurus dana BOS dan Subsidi.

Bantuan Operasional Sekolah yang berasal dari Pusat dan Daerah. Penggunaan BOS Pusat dan Daerah:

  • Belanja langsung
  • Belanja pegawai
  • Honorium PNS
  • Honorium tim pelaksana kegiatan
  • Honorium non PNS
  • Belanja barang dan jasa
  • Belanja bahan pakai habis
  • Belanja bahan material
  • Bahan jasa kantor

Penggunaan subsidi :

  • Belanja langsung
  • Belanja barang dan jasa
  • Belanja bahan pakai habis
  • Belanja alat tulis kantor dan kelas
  • Belanja jasa kantor
  • Belanja makanan dan minuman
  • Belanja pihak ketiga

BOS Pusat sebesar Rp 6.858.000 per triwulan, BOSDA sebesar Rp 3.281.050 per triwulan, dan Subsidi sebesar Rp 4.147.568 per triwulan.

Bantuan berupa buku diterima dari Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan sebanyak siswa yang ada di SD Negeri 023 Kariangau setiap tahun dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6.

Untuk meningkatkan kualitas pengajar dan siswa, Pemerintah Kota Balikpapan memberikan bantuan komputer.

Bangunan SD Negeri 023 Kariangau direnovasi, dana diperoleh dari Pusat melalui Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB 4

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa pendidikan dasar tanpa biaya. Bantuan Operasional Sekolah di terima oleh sekolah setiap tiga bulan sekali.

3.2 SARAN

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan mulai terlihat. Dana untuk pendidikan juga mulai meningkat setiap tahunnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s